Pilkada : Stempel Kekuasaan Mayoritas dalam Minoritas

Hari ini ada berita di koran tentang pemilihan kepala daerah (pilkada) di area aku menggelandang. Tahap penurunan baliho, poster, spanduk, dan segala macam media promosi yang masih nangkring di beberapa sudut strategis di kota ini. Tertulis bahwa baliho tentang anjuran pemerintah yang di dalamnya nampang foto kontestan incumbent ikut diturunkan. Aneh, tapi mungkin tidak, karena masyarakat masih dianggap sangat sangat lugunya dalam pemilihan nanti.

Di bagian lain berita tertulis beberapa artikel atau opini dari yang mengatasnamakan pakar, tentang kemungkinan adanya putaran kedua mengingat semua kandidat mempunyai dukungan yang merata. Layaknya jaman SMA dulu waktu menggoreng rumus-rumus SDSB, di sini angka 30% berada pada hit tertinggi dalam setiap artikel. Penasaran sekaligus nostalgia dengan angka-angka, aku mencoba mencari tahu awal keberadaan 30% itu.

Om Google dan Wiki cukup membantu untuk menemukan UU No 12 th 2008.

Membaca aturan UU 12/2008 tersebut, aku menjadi ingat pas kelas 6 SD sekitar tahun 1986, ketika kelasku mengadakan pemilihan ketua kelas. Berhubung satu kelas sudah saling mengenal sejak kelas 1, maka tiap anak bebas memilih siapa saja. Suara terbanyak itulah yang langsung menjadi ketua kelas. Dari 24 siswa, aku mendapatkan suara terbanyak yaitu 6. Suara terbanyak, berbeda dengan suara mayoritas.

Apa yang terjadi? Di sepanjang masa jabatanku, banyak konflik terjadi khususnya jika beradu argumen dengan gang/geng/genk kelas. Sederhana saja yang dibilang oleh geng itu. “Hei, kami bertujuh tahu, pendukungmu kan cuma enam…” Glekk…

Kembali lagi ke UU 12/2008, cuplikannya begini :

 Pasal 1

Angka 12

Pasal 107

(1)  Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih.

(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

(3)  Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas,

(4)  Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua.

Sedangkan di Penjelasan UU :

Pasal 1

Angka 12

Pasal 107

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

 Ayat (3)

–     Yang dimaksud dengan peroleh suara yang lebih luas adalah pasangan calon yang unggul di lebih banyak jumlah kabupaten/kota untuk calon Gubernur dan wakil Gubernur, pasangan calon yang unggul di lebih banyak jumlah kecamatan untuk calon Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota,

  • – Apabila diperoleh persebaran yang sama pada tingkat kabupaten/kota untuk Gubernur dan wakil Gubernur, pasangan calon terpilih ditentukan berdasarkan persebaran tingkat kecamatan, kelurahan/ desa, dan seterusnya. Hal yang sama berlaku untuk penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati, Walikota dan wakil Walikota.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Nah, artinya apa? Cukup jelaskan? 😀

Karena pengertiannya sudah jelas, aku coba tinjau dari sisi bagaimana logika umum untuk mendapatkan gambaran maksud disusunnya peraturan itu, khususnya 2 ayat di atas. Tentu saja dengan bahasa orang awam dan tutur rakyat jelata yang aku kuasai.

Pengertian orang awamnya :

Ayat (1) : Pemenang adalah yang mendapatkan suara 50% lebih.

Ayat (2) : Jika ayat (1) tidak terpenuhi, pemenang adalah yang mendapatkan suara terbanyak dan 30% lebih.

 

Penentuan pemegang kekuasaan dengan dasar suara mayoritas adalah dengan pertimbangan bahwa jika musyawarah untuk mufakat tidak menemukan solusinya, maka pemegang kekuasaan bisa mengambil keputusan dengan dukungan suara yang lebih dari separoh itu. Dengan cara demikian maka pemerintah yang sedang berjalan bisa stabil menjalankan misinya. Mungkin ini hanya justifikasi legal saja, karena hal yang sebenarnya kita tidak tahu kenapa. Sebut saja sudah merupakan kebenaran aksioma.

Berdasarkan alinea di atas, jelaslah bahwa ada suatu kebenaran untuk menjadikan ayat (1) di atas sebagai dasar penentuan calon terpilih (pemenang).

Artinya ayat (1) tidak ada masalah. Hidup DPR !

Coba kita lanjut ke ayat (2).

Kandungan ayat (2) ini intinya membatalkan kebenaran ayat (1) oleh karena suatu keadaan tertentu. Keadaan di mana posisi suara pemilih yang sah tidak ada yang mayoritas atau 50% lebih. Ayat (2) menawarkan solusi, yaitu dengan menurunkan kadar persentase sebagai syarat pemenangnya. Dari 50% lebih menjadi 30% dan tertinggi. Solusi lain yang tersirat adalah percepatan proses pilkada, yang di belakangnya mengantri justifikasi lagi menyangkut keamanan, pendanaan, kenyamanan, dan lain-lain.

Namun itu semua tidak menutup arti bahwa pemenang pilkada tidak harus mempunyai suara mayoritas atau 50% lebih.

Bandingkan dengan ayat-ayat cinta buatanku :

Ayat 1 : Siswa teladan adalah yang mendapatkan rata-rata nilai rapor di atas 8.

Ayat 2 : Jika ayat 1 tidak terpenuhi, maka siswa teladan adalah yang mendapat rata-rata nilai rapor tertinggi dan di atas 7.

atau yang ini :

Ayat 1 : Hari disebut hujan jika air turun deras dari langit.

Ayat 2 : Jika ayat 1 tidak terpenuhi, maka hari disebut hujan jika minimal ada air turun rintik-rintik dari langit.

Paham nggak sodara-sodara, apa yang aku maksudkan di atas?

Lanjut saja dulu yuk…

Kesimpulan sementara adalah ayat (2) menggugurkan kandungan ayat (1) atau bisa disebut menggugurkan kebenaran yang telah dijadikan dasar sebelumnya.

Seharusnya DPR tidak usah membuat ayat (1) karena otomatis tergantikan ayat (2). Apapun hasil kondisi ayat (1) tidak pernah dan tidak akan pernah bertentangan dengan ayat (2). Jadi membuat ayat (1) hanyalah buang-buang anggaran satu ayat untuk anggota komisinya.

Bayangkan ini :

.

.

Emm … begini :

Jika tidak ada yang rata-rata nilai raportnya 8, seharusnya kasih lagi ujian, sampai mendapat siswa teladan.

Jika air dari langit tidak deras, seharusnya tunggulah deras, supaya bisa kita sebut bahwa itu hujan.

Jika peserta pilkada tidak ada yang memperoleh 50% lebih, seharusnya carilah cara atau sistem supaya ada yang mendapat 50% lebih. Jangan ndobos ke mana-mana dulu.

 

Sayang aku aku tidak ikut dalam penyusunan UU ini yang pasti di dalamnya telah banyak terjadi perdebatan panjang sepanjang aliran dana kas.

Pertanyaan mendasarnya adalah kenapa mereka para legislatif itu bisa terlalu jauh improvisasinya dengan memunculkan solusi lain yang menggugurkan kebenaran awal?

Menemukan jawaban ini, berarti kita menemukan teori segala teori untuk membebaskan negeri ini dari kesalahkaprahan. Kesalahkaprahan tentang definisi dan cara pemberantasan kemiskinan, tentang ekonomi kerakyatan, tentang ideologi Pancasila, tentang ujian nasional, tentang segalanya.

Sebut saja ini hanyalah satu bentuk pola pikir produk-produk masa lalu pejabat sekarang. Kita tidak akan pernah bisa mengubah pola pikir itu kecuali dengan langsung mengganti otaknya. Overhaul ganti stang seher.

Di luar sana, di belahan dunia yang katanya penuh warna, kesepakatan tentang mayoritas ini menjadi bagian yang sangat penting. Kita ambil contoh saja pemilihan tuan rumah olimpiade. Memang kelihatan bertele-tele, namun betapa jumawanya aturan kebenaran dasar tentang mayoritas itu dipertahankan.

Begini nih aturan sederhananya :

“Jika sebuah kota tidak memastikan mendapat pilihan mayoritas, kandidat dengan pemilih paling sedikit dieliminasi.”

“Delegasi dari kota yang tereliminasi diperbolehkan untuk memilih pada putaran berikutnya dan proses tersebut akan diulang hingga sebuah kota memastikan mendapat pilihan mayoritas.”

Satu demi satu peserta akan berguguran dari urutan terbawah hingga didapatkan suara mayoritas atau 50% + 1 untuk urutan teratas. Sangat kukuh di koridor bahwa jumlah suaralah yang menentukan, sehingga penentuan yang gugur pun diambil dari yang suaranya paling sedikit dulu. Bukan dengan improvisasi yang kelihatan intelek.

Aku adalah ketua kelas dengan suara terbanyak.

Pemenang pilkada adalah kepala daerah dengan suara terbanyak.

Dua-duanya tidak mendapat dukungan mayoritas.

Kondisi ini menciptakan apa yang disebut dengan mayoritas di dalam minoritas. Sebenarnya definisi ini mengambil contoh penjajahan kolonial yang jumlah orangnya sedikit mampu menjajah yang mayoritas. Namun Wiki pun masih terlalu lugu sehingga bisa silap dengan tidak memasukkan contoh kondisi pilkada di Indonesia. Bahwa di negeri ini ada yang namanya mayoritas tetapi sebetulnya bukan mayoritas. Mayoritas di negeri ini masih berdasarkan stempel bukan dengan mengangkat kebenaran baku. Mereka yang harus menjalankan roda pemerintahan dengan gaya kolonial karena sebetulnya mereka adalah minoritas.

Apakah ini menjawab kekisruhan sistem di berbagai pelosok daerah, yang terpaksa atau disengaja dilangkahi pihak-pihak tertentu dalam menjalankan misinya di pemerintahan, hanya karena tarik menarik suara yang tidak solid? Bukan kompetensiku untuk menjawab. (ngeles baen lah…🙂 )

Yang jelas kita harus tetap hormati pemenang pilkada karena bagaimanapun juga itu adalah produk dalam negeri kita yang masih begini adanya. Pan ada stempelnya🙂

 

tapeee’ deh…

Explore posts in the same categories: Ndobos, Satire

Tag: , , , , , , ,

You can comment below, or link to this permanent URL from your own site.

3 Komentar pada “Pilkada : Stempel Kekuasaan Mayoritas dalam Minoritas”

  1. komandane Says:

    Om, kapan nggawe puisi sing temane hewes2 ?

  2. Ka Says:

    hmmmm..tumben gawe wacana politikus hehehe..siplah jadi lengkap.
    Yup, betul, kita hormati dl siapapun pemenangnya (lha piye meneh, sisteme yo mung ngono). Pada dasarnya, ak setuju dg pndptmu, om, mas, pakdhe…🙂
    bagus juga adanya alternatif jalan agar mendapatkan pemenang dg jumlah suara >50% di luar sana, Indonesia perlu berkaca (???).
    Cuma, kenapa sih dimunculkan ayat (2) pada UU 12/2008? Mnrtku, mungkin krn Indonesia merasa, utk mengadakan pemilihan ulang guna memenuhi ayat (1) membutuhkan dana yg tidak sedikit, ga mau repot, males ngetokke dana meneh, eman-eman, atau mgk dana lebih asyik untuk dikorupsi daripada dipake buat pemilihan ulang, jadi muncullah ayat (2). So, pemilihan cukup 1x saja, hasilnya ntar gampanglah tinggal liat hasilnya, nek suara tdk menuhin 50% ya tinggal make ayat (2). Intinya : gampange waelah. Seperti itulah gambaran mental bangsa Indonesia, malas, cari gampange. Hidup Indonesia!!!!! hehehhee….

    Piss bro…


  3. The following time I learn a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I mean, I do know it was my option to learn, but I really thought youd have one thing interesting to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you possibly can repair if you happen to werent too busy in search of attention.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s


%d blogger menyukai ini: